Praperadilan Ditolak Hakim Akademisi: Copot Jabatan Plt Bupati Bengkalis Muhammad!


PEKANBARU (CAKAPLAH) – Upaya praperadilan Plt Bupati Bengkalis Muhammad, ditolak hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Hakim memerintahkan kasus dugaan korupsi pengadaan pipa transmisi di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 dengan tersangka Muhammad dilanjutkan.

“Saya kira Pelaksana Harian (Plh) yang saat ini sudah waktunya untuk diangkat sebagai pelaksana tugas (menggantikan Muhammad). Terlebih saat ini penanganan virus Corona perlu ditangani dengan cepat,” ujar Akademisi Universitas Islam Riau, DR Nurul Huda, Rabu (26/3/2020).

Saat ini, Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Plh Bupati Bengkalis, Bustami HY. Dia juga menjabat sebagai Sekda Bengkalis dan dinilai lebih memahami roda pemerintahan di Negeri Junjungan.

Dengan pengalaman yang dimiliki sebagai birokrasi, Nurul menilai, Bustami cocok diangkat jadi Plt Bupati Bengkalis. Saat ini, Pemkab Bengkalis harus dipimpin oleh orang yang cepat tanggap, apalagi di tengah pandemi Corona Virus Diseases atau Covid-19.

“Pak Gubernur Riau juga mestinya mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang saat ini dihantui rasa kecemasan adanya wabah virus corona,” jelas Nurul.

Saat proyek pipa transmisi dilaksanakan, Muhammad menjabat sebagai bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Riau. Proyek dianggarkan dengan senilai Rp3.828.770.000.

Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau, Muhammad justru melarikan diri dan tiga kali mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Politisi PDI-P itu pun kini menyandang status buronan.

Dalam perkara ini, sudah ada tiga pesakitan lainnya yang dijerat. Mereka adalah, Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sabar Stevanus P Simalonga, Direktur PT Panatori Raja selaku pihak rekanan dan Syahrizal Taher selaku konsultan pengawas. Ketiganya sudah dihadapkan ke persidangan.

Ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek itu bersumber dari APBD Provinsi Riau TA 2013 itu. Di antaranya, pipa yang terpasang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan dalam kontrak. Lalu, tidak membuat shop drawing dan membuat laporan hasil pekerjaan.

Kemudian, tidak dibuat program mutu, tidak melaksanakan desinfeksi (pembersihan pipa), tidak melaksanakan pengetesan pipa setiap 200 meter. Selanjutnya, pekerjaan lebar dan dalam galian tidak sesuai kontrak, serta penyimpangan pemasangan pipa yang melewati dasar sungai.

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Muhammad adalah menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), kwitansi, surat pernyataan kelengkapan dana yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah, serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.

Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski telah telah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap.

Muhammad juga menandatangi dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian sebesar Rp.2.639.090.623.

Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com


Sumber : https://www.cakaplah.com/berita/baca/51586/2020/03/26/akademisi-copot-jabatan-plt-bupati-bengkalis-muhammad/

Ekstrak Uncaria - Herbal Dari Ekstrak Daun Gambir Pilihan

Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...