Konflik PT KURA dan PT EPP, Pesangon Karyawan Bermasalah

Share

PEKANBARU, datariau.com – Pertikaian keluarga terjadi dalam keluarga H Sulaiman yang merupakan anak tertua dalam keluarga besarnya, setelah adanya putusan MA RI No. 1673k/pdt/2005 tidak bisa berbuat apa-apa.

Akibat putusan tersebut, H Sulaiman yang merupakan anak tertua dari istri pertama ayahnya harus rela melepaskan perkebunan milik orangtuanya itu kepada adik tirinya dari istri kelima ayahnya yaitu H Adlan. Perkebunan ini berada di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Rohil.

"Dalam putusan pengadilan agama diharuskan dilakukan pembagian, tapi karena adanya putusan MA RI No. 1673k/pdt/2005 semua itu berlaku secara paksa, mereka mengeksekusi kebun dan mengganti namanya menjadi PT EPP," jelas Maryan, Pengacara H Sulaiman saat memberikan keterangan kepada datariau.com di Pekanbaru, Selasa (6/2/2018).

Menurut Maryan, seharusnya lahan seluas lebih kurang 6.000 hektare itu tidak bisa dieksekusi, karena antara putusan MA dan Pengadilan Agama tidak sama.

"Seharusnya lahan itu milik keluarga besar dari kelima istri ayah H Sulaiman, tapi dalam kenyataannya dikuasai sepenuhnya oleh H Adlan yang justru anak dari istri kelima ayah H Sulaiman ini," terangnya.

Akibat dari konflik keluarga ini, lanjutnya lagi, sebanyak 90 orang pekerja di PT KURA yang sudah bekerja selama puluhan tahun terkena imbasnya, yaitu tidak dibayarkan pesangon mereka sepeserpun.


Mushalla di dalam areal lahan perkebunan. (Foto: Dok/Irwan)

Dijelaskan Maryan, bahwa dalam proses eksekusi pada tahun 2009, pihak PT EPP mengambilnya dari PT KURA berdasarkan putusan MA 1673, bahwa PT EPP menyanggupi pesangon karyawan tersebut.

"Saat eksekusi tahun 2009, dia pernah mengatakan, khusus karyawan PT KURA tidak ada perubahan apapun, tetap bekerja seperti biasa disini, hanya perubahan status kepemilikan, tidak ada status masalah pekerjaan, pekerja tetap bekerja pada kami," sebut Maryan menirukan perkataan H Adlan saat eksekusi lahan tahun 2009.

Lanjut Maryan lagi, secara hukum pembayaran pesangon PT KURA yang berganti manajemen menjadi PT EPP sepenuhnya di tanggung PT EPP.

Terkait persoalan ini, H Adlan belum berhasil dikonfirmasi. Tim datariau.com masih terus melakukan upaya konfirmasi untuk dimuat pada pemberitaan selanjutnya.

Namun sebelumnya, pihak H Adlan yakni Ryan Saragih menegaskan bahwa lahan yang ditempati warga di lokasi perumahan Karyawan PT KURA KM 1 Bagan Batu, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah bukan milik perusahaan.

Baca juga: Ryan Saragih Sebut Lahan yang Ditempati Warga Bukan Milik PT KURA

"Saya Kuasa dari H Adlan Adnan Cs dengan tegas menyampaikan bahwa tanah yang dimaksud bukanlah tanah PT KURA, melainkan tanah keluarga H Adlan Cs yang didapat melalui putusan MA RI No. 1673k/pdt/2005 dan sudah berkekuatan tetap, juga telah dieksekui," kata Ryan kepada datariau.com melalui selulernya, Ahad (21/1/2018).

Justru karena kebaikan hati H Adlan Cs, lanjutnya, masyarakat diberikan menumpang di rumah bekas karyawan tersebut sudah 8 tahun tanpa bayar, namun belakangan para masyarakat yang disebut mnumpang itu malah ingin menyewakan lahan tersebut ke pedagang.

"Apa hak mereka? Makanya H Adlan Cs memerintahkan untuk memagar tanah tersebut melalui saya Kuasanya di Bagan Batu. Jadi bukan LSM yang memagar lahan tersebut, tapi adalah pemiliknya," pungkas Ryan.

Penegasan ini disampaikannya untuk klarifikasi berita sebelumnya. Dimana, Kepala Badan Kesatuan Banggsa dan Politik (Kesbang Pol) Rohil Drs H Zulkarnain melalui Drs Jamaris Kabid Kesbang Pol Rokan Hilir turun ke lapangan melakukan monitoring di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Sabtu (20/1/2018).

Baca juga: Warga Resah Keberadaan LSM Blokir Akses Jalan di PT KURA, Kesbang Pol Rohil Turun Lapangan

Turunnya mereka ke lapangan ingin memastikan adanya pengaduan dari masyarakat Karyawan PT Kura KM 1 Bagan Batu, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, tentang dugaan salah satu LSM di daerah itu telah membuat resah beberapa masyarakat setempat, dengan melakukan pemagaran kawat berduri menganggu akses jalan masyarakat yang tinggal di lahan PT KURA.

Sumber : http://datariau.com/lingkungan/Konflik-PT-KURA-dan-PT-EPP–Pesangon-Karyawan-Bermasalah

قالب وردپرس


Share

Baca Juga