Kemendagri Bersama Pemda se-Indonesia, Bahas Kebijakan Realokasi dan Refocusing Anggaran


SIAK, datariau.com – Kemendagri fasilitasi 513 jajaran Pemerintah Daerah se-Indoensia agar melakukan konsultasi langsung dengan BPK dan LKPP serta Bareskrim Polri dalam rangka mempercepat dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) didaerah.

Pemerintah Daerah diminta agar melakukan realokasi dan refocusing anggaran yang difokuskan pada 3 hal utama diantaranya, peningkatan kapasitas kesehatan, penyiapan social safety net, serta membantu dunia usaha tetap hidup dan survive.

Hal ini terungkap saat Bupati Siak Drs H Alfedri MSi didampingi OPD terkait mengikuti Video Conference bersama Mendagri, Ketua KPK, BPK, BPKP, LKPP dengan agenda pembahasan pengadaan barang dan jasa selama pandemic Covid-19 yang diadakan di Ruang Command Center Siak Live Room Kantor Bupati Siak, Rabu (8/4/2020).

“Strategi utama kita adalah utamakan kesehatan publik, tetap menjaga ekonomi jangan sampai jatuh terlalu dalam. Sekjen PBB menyampaikan bahwa krisis Covid-19 ini memiliki dampak ekonomi yang luar biasa yang tidak dapat ditandingi dengan krisis ekonomi yang telah di alami dunia sebelumnya,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Tito Karnavian dalam arahanya kepada para kepala daerah dalam Video Conference tersebut mengatakan Indonesia dalam hal ini telah mulai terasa pada sektor pariwisata dan manufaktur misalnya, kemudian APBD juga telah mengalami tekanan.

Untuk itu menurutnya, Presiden RI telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selanjutnya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Relokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Realokasi dan refocusing anggaran dimaksud difokuskan dalam tiga hal utama yaitu, peningkatan kapasitas kesehatan, penyiapan social safety net, dan membantu dunia usaha tetap hidup dan survive,” kata Tito.

Tak hanya itu, BPKP dan LKPP juga akan memberikan pendampingan bagi para kepala kepala daerah terkait realokasi dan penggunaan anggaran, dimana sistem pengadaan barang juga disederhanakan dengan tetap menjunjung tinggi pengadaan yang tidak mark-up, kolusi, korupsi, gratifikasi, suap dan sebagainya.

Menyikapi hal itu Bupati Siak Drs H Alfedri MSi usai mengikuti Video Conference menyebutkan dalam pengadaan barang dan jasa terkait penanganan Covid-19, dimulai dari perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan yang nantinya akan dilakukan audit.

“Makanya disetiap melakukan repurposing pembahasan bersama sama TAPD kita dalam hal ini inspektorat memberikan arahan sehingga tidak salah melakukan pergeseran anggaran. Sementara ini kita belum melakukan relokasi anggaran, baru repurposing anggaran, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” sebut Alfedri.

Khususnya pergeseran pada APBKam dilakukan berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Desa terkait penanganan Covid-19 dan tetap dilakukan pendampingan bersama dengan inspektorat. Tentunya revisi anggaran ini akan diverifikasi lebih lanjut bersama Tim Evaluasi Kabupaten termasuk inspektorat.

“Dari arahan KPK tadi, jangan ada kesulitan dalam proses pengadaan yang menjadi kendala dilapangan seperti APD yang harganya melonjak. Terpenting, jangan ada mark up atau hal hal lain terkait kolusi dari pengelolaan anggaran dalam penanganan Covid-19 ini,” pungkasnya.(*r)

Editor: Redaksi

Sumber: Datariau.com

Ingin kirim berita? Silahkan hubungi redaksi melalui WhatsApp +62812-7688-7672 atau email [email protected]

Sumber: https://datariau.com/berita/Kemendagri-Bersama-Pemda-se-Indonesia–Bahas-Kebijakan-Realokasi-dan-Refocusing-Anggaran قالب وردپرس
Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...