займ на карту онлайн

FKPMR Undang Dinas PUPR Bahas Infrastruktur Riau, Dari Anggaran yang Minim Hingga Keberatan Lokasi Quran Center di Purna MTQ


PEKANBARU –Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) menggelar pertemuan bersama Dinas PUPR Provinsi Riau, membahas persoalan infrastruktur di Riau yang saat ini dinilai masih perlu peningkatan.

Ketua FKPMR, Dr Chaidir mengatakan, saat ini FKPMR sebagaimana peran dan tujuan pendiriannya di tahun awal reformasi lalu, akan terus memberikan saran berupa konsepsi pemikiran untuk pembangunan Riau ke seluruh instansi Pemerintah Riau.

Untuk tahun 2021, silaturrahim dan dialog FKPMR bersama Dinas PUPRPKPP Riau ini merupakan program dialog yang pertama, setelah ini akan dilanjutkan dialog dengan dinas dan instansi yang lain.

“Silaturahmi ini merupakan program kita dalam memonitor pembangunan bagi masyarakat Riau, nantinya kita akan undang lagi beberapa instansi untuk bersilaturahmi bersama kita,” kata Mantan Ketua DPRD Riau ini, Sabtu (27/2/2021).

Lebih lanjut, Chaidir menjelaskan kenapa pihaknya memanggil pertama dinas PUPRPKPP Riau, karena dia melihat sekarang ini pembangunan Riau masih banyak kurang siap, seperti infrastruktur di beberapa bidang.

‘Untuk sekarang kita lihat saja beberapa jalan Provinsi yang masih banyak dalam keadaan rusak, apakah karena kondisi dana anggaran berkurang? dan masih banyak lagi hal-hal kurang dalam pembangunan infrastruktur untuk daerah Riau ini, ya itu dapat kita perhatikan secara bersama-sama,” tutur Chaidir.

Dia berharap dengan dibangunnya silaturahmi ini dapat membantu pembangunan Riau kedepan, dan dia menginginkan PUPR Riau ini bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Kabupaten/Kotamadya yang ada di Riau.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Riau, M Taufiq OH menjelaskan permasalahan mendasar dalam pembangunan infrastruktur di Riau, yakni kontur tanah yang sebagian besar terdiri dari lahan gambut, sehingga perlu penanganan khusus, teknologi yang khusus juga dan dana yg besar.

Dinas PUPR Riau, katanya, berupaya untuk selalu memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, karena itu nantinya akan meningkat perekonomian suatu daerah.

Dari perhitungannya, sambung Taufiq, anggaran pembangunan infrastruktur paling tidak membutuhkan dana sekitar Rp 15 Trillun, sedangkan untuk sekarang ini Dinas PUPR hanya mendapatkan anggaran Rp 1,1 Trillun.

“Artinya kita tidak bisa melakukan lompatan-lompatan untuk pembangunan infrastruktur jalan, kita juga berupaya untuk seperti yang dilakukan oleh pusat terhadap Kabupaten Pelalawan, dimana kerjasama dengan pihak ketiga dengan pola peminjaman selama 15 tahun yang akan dibayar oleh pihak pemerintah,” tutur Kadis PUPRPKPP Riau.

Untuk tahun lalu, dia sudah berupaya untuk melakukan program ke Menteri Keuangan RI yakni melakukan pinjaman tanpa bunga, hal ini dilakukan untuk menyelesaikan jalan-jalan yang berskala prioritas.

“Namun tahun lalu kita tidak bisa mendapatkannya, akan tetapi kita akan mencoba mengusulkan untuk tahun ini melakukan berupa pinjaman Kementerian Keuangan RI,” kata Taufik.

“Kita berharap mudah-mudahan tahun ini bisa kita mendapatkannya, karena kita sangat membutuhkan perbaikan jalan-jalan skala prioritas,” tambahnya.

Acara pun dilanjutkan dengan pembahasan dari beberapa tokoh FKPMR yang ada terkait dengan permasalahan Infrasrtuktur Riau sekarang ini dan kedepan.

FKPMR menyampaikan, seharusnya Dinas PUPR Riau pinya lompatan cara berpikir dalam merencanakan pembangunan Riau, harus dapat menghitung berapa jumlah anggaran yang diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan permasalahan infrastruktur dengan maksimum input (kualitas optimal) di Riau ini secara keseluruhan.

Kemudian dibuatkan berapa tahun target-target pencapaiannya, sehingga pembangunan di Riau ini tuntas, terencana dan terarah, tidak sekedar tambal sulam, mengulang dari tahun ke tahun, seolah tidak ada peningkatan.

Untuk transportasi komoditi perkebunan dan kehutanan, FKPMR meminta ke perusahaan-perusahaan agar membangun jalan khusus dari dana CD/CSR, tidak menggunakan jalan publik.

Sehingga, kerusakan jalan dapat diminimalisir, dan dana perbaikan jalan dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lain yang langsung menyentuh pada peningkatan perekonomian rakyat.

FKPMR juga meminta agar pembangunan di Riau untuk tunak menerapkan nilai-nilai dan norma melayu Riau, misalnya terkait dengan pembangunan Al-Qur’an Centre, dimana FKPR tidak tepat jika dibangun lokasi Bandar Serai (purna MTQ).

Karena, saat ini lokasi tersebut sudah menjadi pusat aktivitas seni dan budaya, sehingga justru akan mencederai dan bertentangan dengan nilai religi dan filosofi Qur’an tersebut.

“Sebaiknya dibangun di eks kolam renang Kalinjuhang di Kompleks Masjid Raya An-Nur, ini akan selaras dengan fungsi Masjid Raya An-Nur sebagai Islamic Centre atau lokasi khusus lain, masih banyak lahan pemprov Riau yg dapat digunakan,” tegas Chaidir.

Dan silaturahmi ini pun dihadiri beberapa pengurus FKPMR Dr.drh.H.Chaidir,MM, Ketua Umum, Hj. Azlaini Agus, SH, MH, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Drs. H. Endang Sukarelawan, SH, Bendahara Umum H.M. Yunus, Wakil Sekretaris Jenderal Muhammad Herwan, dan jajaran pengurus FKPMR serta dari Dinas PUPRPKPP Riau. ***


Sumber : https://www.goriau.com/berita/baca/fkpmr-undang-dinas-pupr-bahas-infrastruktur-riau-dari-anggaran-yang-minim-hingga-keberatan-lokasi-quran-center-di-purna-mtq.html
Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...