Rencana Amandemen UUD Terus Memanas, Pengamat Sebut Tak Ada yang Sanggup Membendung Partai Ini


RIAU24.COM –  Selain pelantikan presiden, isu tentang rencana untuk mengamandemen UUD 1945 terus mengemuka saat ini. Rencana itu datang dari berbagai partai politik. Ada yang ingin dilakukan amandemen secara menyeluruh, namun ada juga yang ingin sebagian saja.

Namun menurut pengamat politik Usep S Ahyar, tidak akan ada pihak yang mampu membendung rencana PDIP terkait hal itu. Parpol pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut dipredikasi akan menjadi rujukan oleh partai politik lain dalam rencana amandemen UUD 1945 tersebut. Namun demikian, PDIP tetap harus berupaya memastikan dukungan dari partai lain guna memuluskan agenda amandemennya.

Dalam pandangan Direktur Riset Populi Center ini, ada beberapa hal mengapa kondisi itu bisa terjadi. Di antaranya, karena PDIP merupakan pemenang Pemilu 2019. Selain itu, partai banteng moncong putih juga merupakan pengusul amandemen.

BACA JUGA : Begini PKB Tanggapi Isu Gerindra Gabung Koalisi Jokowi: Yang Datang Belakangan, Dapat Jatah Belakangan

“Terlebih, PDIP saat ini juga memiliki semua alat kelengkapan kekuasaan. Mereka sedang berkuasa di eksekutif dan di DPR juga punya banyak kursi,” tambahnya, Selasa 15 Oktober 2019 tadi malam.

Dilansir republika, Rabu 16 Oktober 2019, dengan semua keunggulan yang dimiliki PDIP, Usep memprediksi tak akan ada partai lain yang sanggup membendung keinginannya melakukan amandemen.

Meski demikian, PDIP tetap harus berupaya mendapatkan dukungan partai lain, apalagi Gerindra dan Nasdem telah menyatakan sepakat untuk melakukan amandemen secara menyeluruh.

Sebelumnya, PDIP juga pernah menyatakan keinginan untuk melakukan amandemen UUD 1945 secara terbatas, yakni menambah kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara.
Tak lama berselang, sejumlah tokoh, salah satunya Bambang Soesatyo, juga mengusulkan agar pemlihan presiden dikembalikan kepada MPR atau secara tak langsung. Tetapi, Presiden Jokowi menolak.

Isu serupa kembali mengemuka setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Zulkifli mengaku datang untuk menjelaskan perihal amandemen terbatas. Ia menegaskan, bahwa mekanisme pemilihan presiden akan tetap secara langsung.

BACA JUGA : Ketua MPR Ungkap Alasan Mengundang Prabowo dan Sandi Hadiri Pelantikan Jokowi-Maruf

Kondisi Parpol Saat Ini
Lebih lanjut, Usep menambahkan, saat ini ada lima partai dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2019. Kelima partai itu adalah PDIP (19,33 persen), lalu disusul Gerindra (12,57), Golkar (12,31), PKB (9,69) dan Nasdem (9,05).

Yang terjadi saat ini, tampak PDIP dan Golkar sudah bersepakat dengan amandemen terbatas. Golkar setuju amandemen terbatas lantaran sudah mendapat kursi ketua MPR RI.

Sedangkan di pihak amandemen menyeluruh ada Gerindra dan Nasdem. “Tapi sikap dua partai ini harus dibaca juga sebagai upaya memberikan daya tawar kepada Jokowi dalam menyusun kabinet,” tambahnya.

Oleh karena itu, Usep memperkirakan PKB akan jadi penentu jika peta politiknya tetap seperti sekarang. Tapi, ia juga melihat Nasdem dengan Surya Paloh-nya akan menjadi pemain kunci jika peta politik mulai berubah.

Namun sikap semua partai terkait amandemen ini, baru bisa dipastikan jika presiden terpilih Jokowi telah mengumumkan susunan kabinetnya pada 20 Oktober mendatang. Sebab, sikap partai atas amandemen tak terlepas dari upaya mendapatkan jatah kursi menteri. ***



Sumber : http://riau24.com/berita/baca/1571163756Rencana-Amandemen-UUD-Terus-Memanas-Pengamat-Sebut-Tak-Ada-yang-Sanggup-Membendung-Partai-Ini
قالب وردپرس
Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...